Regulasi Deforestasi Indonesia-Uni Eropa, Pemerintah Sampaikan Keprihatinan Dampaknya bagi Petani Kecil
Kandangan – Deforestasi Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa mengadakan pertemuan bilateral di Brussel untuk membahas implementasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) sebuah kebijakan Uni Eropa yang bertujuan mencegah masuknya komoditas hasil deforestasi ke pasar Eropa.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyampaikan pandangan, memperjelas posisi masing-masing, dan membahas potensi dampak kebijakan EUDR terhadap perdagangan internasional, khususnya komoditas unggulan dari Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao.
Indonesia Soroti Dampak terhadap Petani Kecil
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Krisdianto , menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menilai regulasi EUDR sebagai kebijakan sepihak yang ditetapkan tanpa konsultasi dengan negara produsen.
“Kebijakan ini berpotensi merugikan lebih dari 8 juta petani kecil di Indonesia. Selain itu, EUDR dapat mengganggu rantai pasok global dan menciptakan hambatan baru dalam perdagangan internasional,” ujar Krisdianto dalam keterangannya.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Indonesia juga menyoroti transparansi dan ketelitian ilmiah dalam proses penilaian risiko yang digunakan Uni Eropa. Penilaian tersebut didasarkan pada data lama global, seperti Forest Resources Assessment dari FAO, yang menurut Indonesia sudah tidak relevan lagi.
Usulan: Gunakan Sistem Pemantauan Nasional
Alternatif yang lebih akurat, pemerintah Indonesia mengusulkan penggunaan Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana) , yang telah dikembangkan sejak tahun 2000. Simontana dianggap berhasil mencatat penurunan deforestasi secara signifikan dalam dua dekade terakhir dan lebih mencerminkan kondisi aktual di lapangan.
Indonesia juga mengkaji sejumlah aspek teknis dalam regulasi EUDR, antara lain:
-
Dasar hukum dan metodologi klasifikasi risiko negara
-
Pengakuan terhadap sistem legalitas dan pemantauan nasional
-
Sesuai dengan prinsip perdagangan bebas WTO
-
Beban administratif pada petani kecil, terutama terkait kewajiban geolokasi dan pelacakan digital
Tanggapan Uni Eropa: Akan Berikan Klarifikasi
Pihak Uni Eropa menyampaikan komitmen untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan persetujuan yang disampaikan Indonesia dalam waktu dekat. Uni Eropa juga mengapresiasi kerja sama teknis yang sudah berjalan dan menyambut peluang kolaborasi lebih lanjut.
Meski begitu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa dukungan teknis harus diperkuat dan kebijakan ke depan harus disusun secara lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan di lapangan .
“Indonesia berharap kerja sama ini ke depan bersifat kolaboratif, berdasarkan prinsip saling menghargai, dan tidak memberatkan negara produsen komoditas yang bergantung pada sektor kehutanan dan pertanian,” tutup Krisdianto.
